BANYUMAS - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan visitasi dan verifikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Banyumas, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik, khususnya instansi penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan Lantai III Gedung Thalasemia RSUD Banyumas dan dipimpin langsung oleh Ketua KI Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, S.E., M.H. Visitasi tersebut dihadiri jajaran manajemen RSUD Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan dan KB, pengurus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Banyumas, serta para kepala ruangan dan instalasi.
Dalam kesempatan tersebut, Indra Ashoka Mahendrayana menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik tidak semata-mata menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya pelayanan kepada masyarakat.
"Keterbukaan informasi bukan hanya pemenuhan administrasi, tapi menjadi napas dalam pelayanan karena masyarakat sekarang sudah paham informasi lewat semua platform media," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan engagement atau keterlibatan masyarakat agar informasi yang disampaikan oleh badan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan manfaat optimal.
Menurutnya, RSUD Banyumas telah menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ia berharap peningkatan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga RSUD Banyumas mampu meraih predikat Informatif pada tahun 2026.
"Tahun 2026 ini saya berharap RSUD Banyumas dapat meraih kategori Informatif," ungkapnya.
Dalam rangkaian visitasi dan verifikasi ini, KI Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tiga tahapan penilaian, meliputi verifikasi dokumen, paparan direktur, dan studi kasus. Tahapan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung implementasi keterbukaan informasi publik, mulai dari kelengkapan administrasi hingga praktik pelayanan informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, RSUD Banyumas terus didorong untuk memperkuat peran PPID dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhir kegiatan, Ketua KI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil penilaian sementara dari seluruh tahapan yang telah dilaksanakan. RSUD Banyumas memperoleh nilai 97,3 dan dinyatakan berhak melanjutkan ke tahapan uji publik yang akan diselenggarakan di Semarang pada 8–9 Desember 2026 mendatang.


.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)



.jpeg)
.jpeg)

0 Komentar